Generasi muda memegang peran penting sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui edukasi di komunitas, pengembangan solusi inovatif berbasis teknologi, serta aktivisme dan advokasi kebijakan keberlanjutan, mereka menjadi kekuatan yang mendorong transformasi menuju masa depan yang lebih hijau dan adil.

Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Yayasan Penabulu berkomitmen memperkuat peran generasi muda dalam gerakan iklim melalui program yang menjadi bagian dari inisiatif Voices for Just Climate Action (VCA). Program ini berfokus pada pemberdayaan organisasi masyarakat sipil lokal serta kelompok yang selama ini kurang terwakili seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat agar mampu berkontribusi secara aktif dalam menciptakan solusi iklim yang inovatif dan berkeadilan.

Dalam rangkaian kegiatan ini, digelar sesi talkshow yang menghadirkan praktisi dan akademisi untuk berbagi pengalaman, wawasan, serta praktik terbaik dalam mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, sesi Focus Group Discussion (FGD) menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, tantangan, serta merumuskan potensi solusi yang dapat diterapkan dalam konteks lokal. Hasil dari diskusi ini kemudian dituangkan dalam Deklarasi Ekspresi Mahasiswa, yang berisi komitmen bersama untuk memperjuangkan keadilan iklim dan memastikan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan secara inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mahasiswa UGM diharapkan dapat meneruskan semangat ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk nyata kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam pembangunan masyarakat.

Melalui kolaborasi strategis antara mahasiswa, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim. Dengan semangat, kreativitas, dan komitmen yang tinggi, generasi muda dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong transisi menuju masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis: BMS UGM

Foto: BMS UGM

Dokumentasi selengkapnya.

Agenda pengurangan emisi karbon menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mitigasi penanganan dampak perubahan iklim. UGM bersama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari berkomitmen untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

" Penelitian menunjukkan bahwa bambu memiliki daya serap karbon yang tinggi, berkisar antara 16 hingga 128 ton karbon per hektar. Jika dikelola dengan baik, bisa mendorong pengurangan emisi hingga 35%" -Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.,OG(K).,Ph.D.

" Pengembangan agroekologi bambu yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim dan ekonomi restoratif." - Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI KLHK, Irawan Assad, Ph.D

Pada Sesi Panel Inspirasi menghadirkan para pemimpin dan pakar dari berbagai sektor untuk berbagai wawasan, pengalaman nyata, best practice, dan langkah konkret guna mempercepat pemanfaatan bambu dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Sesi Panel Tematik workshop ini menjadi wadah diskusi yang menarik terkait strategi inovasi dalam pemanfaatan bambu. Serta membuka peluang kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia. 

Melalui workshop ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi berbasis riset dan mengeksplorasi kerangka kebijakan lanjutan untuk memperkuat praktik - praktik baik ke depan.

Penulis: BMS UGM

Foto: BMS UGM

Dokumentasi kegiatan.

Tim Pengelolaan Kunjungan Kampus, di bawah Biro Manajemen Strategis mengadakan FGD untuk membahas rencana tata kelola kunjungan kampus yang baru, termasuk aturan dan SOP penerimaan kunjungan di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM.

FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi, menghimpun pendapat, serta masukan dari perwakilan fakultas, sekolah, dan unit kerja terkait rencana pengelolaan kunjungan kampus yang baru. Dalam kegiatan ini, BMS menyediakan voucher untuk peserta FGD yang dapat ditukarkan di berbagai tenant di GIK. Penyediaan voucher ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi GIK sekaligus meningkatkan kunjungan dan memberdayakan tenant yang berada di GIK.

Penulis: BMS

Foto: BMS UGM

Dokumentasi kegiatan.

Diskusi Kajian Hukum Laut Perbatasan telah sukses diselenggarakan pada Rabu, 9 Oktober 2024 di Universitas Borneo Tarakan, dengan topik utama Delimitasi Batas Maritim bersama Andreas Aditya Salim, S.H., LL.M. dari IOJI. Diskusi ini menyoroti tantangan pentingnya penetapan batas maritim berdasarkan UNCLOS untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Indonesia adalah negara maritim. Setiap peristiwa yang terjadi di laut memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di darat. Delimitasi batas maritim sangat krusial untuk melindungi sumber daya laut dan mencegah konflik antar negara, sehingga dapat mendukung kedaulatan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Kajian hukum laut perbatasan membahas berbagai aspek penting yang menjadi dasar pengaturan dan pengelolaan wilayah laut suatu negara. Pembahasan diawali dengan pemahaman mengenai zona maritim dan zona fungsional, yang meliputi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang masing-masing memiliki karakteristik dan hak-hak yurisdiksi tertentu. Selanjutnya, dikaji pula tentang garis pangkal (baselines) sebagai acuan pengukuran lebar wilayah laut, baik garis pangkal normal, garis pangkal lurus, maupun garis pangkal kepulauan. Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini sangat relevan karena Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (archipelagic country) yang memiliki hak untuk menarik garis pangkal kepulauan dan mengatur perairan antar pulau sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kajian ini juga mencakup rezim hukum pada berbagai zona maritim, seperti hak kedaulatan, hak berdaulat, dan kebebasan di laut lepas, yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Di samping itu, prinsip-prinsip delimitasi menjadi aspek penting dalam menentukan batas wilayah laut antarnegara yang bersebelahan atau berhadapan, dengan menekankan asas keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam proses delimitasi, sikap tindak negara yang berunding menjadi faktor kunci, karena keberhasilan perundingan batas laut bergantung pada itikad baik, transparansi, serta kesediaan untuk mencari solusi damai. Sebagai ilustrasi, berbagai permasalahan kelautan di wilayah perbatasan, seperti tumpang tindih klaim wilayah, eksplorasi sumber daya, hingga pelanggaran batas, menjadi contoh nyata kompleksitas penerapan hukum laut dan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menjaga stabilitas kawasan.

Permasalahan masyarakat lokal di kawasan perbatasan:

1. Masyarakat nelayan di Tarakan Timur hidup dibawah garis kemiskinan meskipun memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.

2. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dalam penangkapan ikan.

3. Kurangnya jaringan distribusi yang kuat untuk menghubungkan nelayan lokal dengan pembeli di pasar internasional menghambat potensi ekspor.

4. Daya tawar yang rendah dalam penjualan kakao dari Sebatik ke Malaysia.

5. Alih fungsi lahan dari kakao menjadi kelapa sawit di Sebatik mengancam mata pencaharian petani, berdampak negatif pada ekonomi lokal.

Kolaborasi lintas disiplin berperan penting dalam mengatasi kompleksitas isu perbatasan, dapat terasah melalui kegiatan lapangan bersama yang memungkinkan berbagi pengalaman antara akademisi, praktisi, dan komunitas untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan serta membangkitkan simpul keilmuan di Universitas Borneo Tarakan.

"Harapan besar agar Universitas Borneo Tarakan dapat menjadi Centre of Excellence di bidang hukum laut dan blue economy, dengan dukungan jejaring nasional dan internasional untuk memperkuat posisi strategis Universitas Borneo Tarakan di wilayah perbatasan." - Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D. Kepala Biro Manajemen Strategis UGM.

Penulis: BMS
Foto: BMS

Dokumentasi selengkapnya.

Kondisi alam dan bumi selalu berhubungan erat dengan perkembangan masyarakat. Dalam menghadapi krisis planet, hukum harus memberikan solusi yang realistis dan melibatkan kolaborasi antar bidang (teknologi, inovasi, budaya, agama, dll.).

Hukum internasional lingkungan harus bertransformasi untuk merespon krisis planet. Kompleksitas masalah saat ini memerlukan pendekatan lintas disiplin untuk menciptakan solusi yang efektif.

Diperlukan perubahan mendasar dalam kebijakan dan sistem pendidikan universitas agar dapat melahirkan produk hukum yang lebih adil serta responsif terhadap krisis planet. Kolaborasi lintas fakultas, universitas, dan sektor menjadi kunci untuk menjadikan hukum sebagai solusi efektif yang berkelanjutan.

"Kolaborasi Lintas Keilmuan, Wujudkan Solusi Berkelanjutan"

Kompleksitas tantangan lingkungan global, khususnya di masa Antroposen mendorong transformasi terhadap hukum internasional. Terdapat 3 strategi utama, yaitu merangkul kompleksitas, mendorong kolaborasi interdisipliner, dan mendorong inovasi hukum untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat diadaptasi.

Penulis: BMS

Foto: BMS & Humas UGM

Dokumentasi selengkapnya.